Para Makelar Kasus atau yang saat ini ngetren dengan sebutan "Markus" memang tak mengenal tempat dan waktu dari semua institusi yang berkaitan dengan hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian sampai dengan institusi yang berhubungan dengan uang rakyat. Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satunya, Makelar Kasus menggerogoti institusi yang mengelola upeti (baca: iuran) rakyat untuk mensukseskan pembangunan.
Di kalangan pegawai pajak terkenal istilah peternakan wajib pajak. Para makelar kasus itu bebas bergerilya di lingkungan Pengadilan Pajak dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Kasus Gayus, pegawai golongan HIA Dirjen Pajak, hanyalah puncak gunung es permainan mafia hukum di peradilan pajak. Pengadilan Pajak sejatinya menjadi tempat mencari keadilan bagi wajib pajak (WP) yang bersengketa dengan Ditjen Pajak. Besarnya jumlah penunggak pajak itu berkorelasi dengan jumlah gugatan di Pengadilan Pajak. Pada 2008, jumlah banding dan gugatan di Pengadilan Pajak mencapai 6.430 kasus atau naik 1.594 kasus jika dibandingkan dengan 2007 yang hanya sebanyak 4.836 kasus.
Tag :
Berita
